Apa Itu BPJS Kesehatan? Informasi Lengkap Program Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

Pernah mendengar istilah BPJS Kesehatan tapi masih bingung dengan sistemnya? Atau mungkin sudah terdaftar tapi belum paham betul hak dan kewajiban sebagai peserta?

Program jaminan kesehatan nasional ini sebenarnya sudah berjalan sejak 1 Januari 2014 dan kini menjangkau lebih dari 222 juta jiwa peserta aktif di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan terus meningkat setiap tahun dengan target mencapai 98% populasi Indonesia.

Nah, artikel ini akan membahas tuntas segala hal tentang BPJS Kesehatan—mulai dari definisi, sejarah, hingga tips memaksimalkan manfaatnya. Informasi ini penting dipahami agar tidak salah langkah saat menggunakan layanan kesehatan.

Apa Itu BPJS Kesehatan?

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) yang sebelumnya hanya melayani pegawai negeri.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini dikenal juga dengan sebutan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat).

Prinsip yang diusung adalah asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Artinya, seluruh peserta mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sama tanpa diskriminasi status ekonomi.

Sejarah Singkat Pembentukan BPJS Kesehatan

Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum BPJS terbentuk. Berikut kronologisnya:

1968 — Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) melalui Permenkes Nomor 1 Tahun 1968 untuk melayani pegawai negeri dan pensiunan.

1984 — BPDPK bertransformasi menjadi PERUM HUSADA BHAKTI (PHB) melalui PP Nomor 22 dan 23 Tahun 1984, memperluas cakupan hingga veteran dan perintis kemerdekaan.

1992 — PHB berubah menjadi PT Askes (Persero) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 1992, mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.

2004 — Pemerintah mengesahkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi fondasi pembentukan BPJS.

2011 — UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disahkan, mengamanatkan pembentukan dua badan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1 Januari 2014 — BPJS Kesehatan resmi beroperasi menggantikan PT Askes (Persero).

Dasar Hukum BPJS Kesehatan dan Regulasi Terkait

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan dilandasi beberapa regulasi penting yang terus diperbarui sesuai kebutuhan:

• UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
• UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya
• Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018
• Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 82/2018

Regulasi terbaru (Perpres 59/2024) mengatur tentang penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 mulai Juli 2025. Peraturan ini dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru.

Visi dan Misi BPJS Kesehatan

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, berikut visi dan misi yang menjadi landasan operasional:

Visi

Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan tepercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.

Misi

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi
2. Menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS dengan menyeimbangkan dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali
3. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia
4. Memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kapabilitas Badan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS secara efisien dan efektif

Fungsi dan Tujuan BPJS Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004, BPJS Kesehatan memiliki fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan tujuan utama:

Menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPJS Kesehatan menjalankan beberapa tugas:

• Melakukan dan menerima pendaftaran peserta
• Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
• Menerima bantuan iuran dari pemerintah
• Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
• Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
• Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan
• Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program kepada peserta dan masyarakat

Mengapa BPJS Kesehatan Wajib?

Klaim bahwa BPJS Kesehatan bersifat sukarela adalah tidak akurat. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011, seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan.

Beberapa alasan mengapa kepesertaan bersifat wajib:

1. Prinsip Gotong Royong Dana iuran yang terkumpul digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta yang membutuhkan. Semakin banyak peserta, semakin kuat ketahanan finansial program.

2. Perlindungan dari Risiko Finansial Biaya kesehatan bisa sangat mahal dan tidak terduga. Kepesertaan BPJS melindungi dari risiko kebangkrutan akibat biaya pengobatan.

3. Akses Kesehatan Merata Program ini memastikan seluruh lapisan masyarakat—baik kaya maupun miskin—mendapat akses pelayanan kesehatan yang setara.

4. Kewajiban Konstitusional Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Siapa yang Harus Ikut BPJS Kesehatan?

Singkatnya, semua orang. Kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup:

• Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI)
• Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan
• Bayi baru lahir dari peserta BPJS Kesehatan
• Pegawai pemerintah, swasta, maupun pekerja mandiri
• Masyarakat tidak mampu yang iurannya dibayar pemerintah

Jadi, tidak ada alasan untuk tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan sumber pembayaran iuran:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta dari kalangan fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar sepenuhnya oleh pemerintah (pusat dan daerah). Data peserta PBI diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Meliputi:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Anggota TNI dan Polri
• Pejabat negara
• Pegawai pemerintah non-PNS
• Pegawai swasta
• Pekerja BUMN dan BUMD

Iuran dibayar bersama antara pemberi kerja (4%) dan pekerja (1%) dari gaji.

3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Sering disebut peserta mandiri, meliputi:

• Pekerja di luar hubungan kerja (freelancer, wirausaha)
• Pekerja mandiri yang tidak termasuk kategori lain

Iuran dibayar sendiri sesuai kelas yang dipilih.

4. Bukan Pekerja (BP)

Meliputi:

• Investor
• Pemberi kerja
• Pensiunan
• Veteran dan perintis kemerdekaan
• Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran

Kategori Peserta BPJS Kesehatan

Berdasarkan cara pendaftaran dan pembayaran, peserta dikelompokkan menjadi:

Sistem Iuran dan Kelas Perawatan

Besaran iuran BPJS Kesehatan berbeda-beda tergantung jenis kepesertaan dan kelas perawatan yang dipilih. Berikut rincian iuran yang masih berlaku berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020:

Iuran Peserta Mandiri (PBPU) dan Bukan Pekerja

*Catatan: Untuk kelas 3, pemerintah memberikan subsidi Rp7.000 sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per bulan.

Iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Besaran iuran PPU adalah 5% dari gaji dengan ketentuan:

• 4% ditanggung pemberi kerja
• 1% ditanggung pekerja

Batas atas gaji yang dijadikan dasar perhitungan adalah Rp12.000.000 per bulan.

Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran peserta PBI sebesar Rp42.000 per orang per bulan, dibayar sepenuhnya oleh pemerintah.

Penting: Mulai Juli 2025, pemerintah berencana menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menyetarakan fasilitas rawat inap bagi semua peserta. Besaran iuran baru masih dalam pembahasan dan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru.

Perbedaan Kelas 1, 2, dan 3

Perbedaan utama antar kelas terletak pada fasilitas ruang rawat inap:

Fakta penting: Kualitas pelayanan medis, obat-obatan, dan tindakan yang diberikan sama untuk semua kelas. Yang berbeda hanya kenyamanan ruang rawat inap.

Cara Kerja Sistem JKN-KIS

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bekerja dengan alur sebagai berikut:

Alur Pelayanan Kesehatan

1. Peserta sakit → Datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai yang terdaftar
2. Pemeriksaan di FKTP → Dokter melakukan diagnosis dan pengobatan
3. Jika perlu rujukan → FKTP memberikan surat rujukan ke FKRTL
4. Pelayanan di FKRTL → Rumah sakit memberikan perawatan spesialis/subspesialis
5. Rujuk balik → Setelah stabil, pasien dikembalikan ke FKTP untuk kontrol rutin

Prinsip Rujukan Berjenjang

Peserta tidak bisa langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi:

• Gawat darurat
• Persalinan
• Berada di luar domisili (maksimal 3 kali kunjungan)

Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan pelayanan dan menghindari penumpukan pasien di rumah sakit.

Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama (FKTP & FKRTL)

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang terbagi dalam dua tingkat:

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

FKTP adalah tempat pertama yang harus dikunjungi peserta saat membutuhkan pelayanan kesehatan:

• Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat)
• Klinik pratama
• Praktik dokter umum
• Praktik dokter gigi
• Rumah sakit kelas D pratama

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)

FKRTL melayani pasien yang dirujuk dari FKTP untuk penanganan spesialistik:

• Klinik utama
• Rumah sakit umum (pemerintah dan swasta)
• Rumah sakit khusus
• Apotek
• Optik
• Laboratorium klinik

Daftar faskes yang bekerja sama dapat dicek melalui aplikasi Mobile JKN atau website BPJS Kesehatan.

Hak dan Kewajiban Peserta

Hak Peserta BPJS Kesehatan

• Mendapatkan identitas peserta (kartu JKN-KIS)
• Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di faskes yang bekerja sama
• Memilih FKTP sesuai domisili
• Mendapat informasi tentang hak dan kewajiban
• Menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran

Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

• Mendaftarkan diri dan anggota keluarga
• Membayar iuran tepat waktu (paling lambat tanggal 10 setiap bulan)
• Melaporkan perubahan data kepesertaan
• Menjaga kartu JKN-KIS agar tidak rusak atau hilang
• Mentaati prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku

Pihak yang Terlibat dalam Program JKN

Penyelenggaraan JKN melibatkan berbagai pemangku kepentingan:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan nasional dan standar pelayanan.

2. Kementerian Sosial (Kemensos) Mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penetapan peserta PBI.

3. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial.

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengawasi aspek keuangan dan investasi dana jaminan sosial.

5. Pemerintah Daerah (Pemda) Berkontribusi dalam pembayaran iuran PBI daerah dan pengawasan faskes.

6. Dukcapil Menyediakan data kependudukan (NIK) untuk validasi kepesertaan.

7. Perbankan (Himbara) Menyediakan kanal pembayaran iuran bagi peserta.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Online dan Offline

Pendaftaran Online via Mobile JKN

Cara paling praktis untuk mendaftar adalah melalui aplikasi Mobile JKN:

1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store
2. Klik “Daftar” → pilih “Pendaftaran Peserta Baru”
3. Baca dan setujui syarat ketentuan
4. Masukkan NIK dan kode captcha → klik “Cari”
5. Lengkapi data diri yang diminta
6. Pilih FKTP dan kelas perawatan yang diinginkan
7. Masukkan email aktif untuk menerima kode verifikasi
8. Input kode verifikasi yang dikirim ke email
9. Dapatkan nomor virtual account untuk pembayaran
10. Lakukan pembayaran iuran pertama dalam 14-30 hari

Pendaftaran via WhatsApp (Pandawa)

1. Kirim pesan ke nomor 0811-8-165-165
2. Pilih menu “Administrasi”
3. Klik tautan formulir pendaftaran yang dikirimkan
4. Pilih “Pendaftaran Baru” → PBPU/Mandiri
5. Lengkapi data dan unggah dokumen
6. Lakukan pembayaran sesuai instruksi

Pendaftaran Offline di Kantor BPJS

1. Datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat
2. Bawa dokumen: KTP, KK, pas foto 3×4, buku tabungan
3. Isi formulir pendaftaran
4. Tunggu proses verifikasi data
5. Dapatkan nomor virtual account dan lakukan pembayaran

Cara Cek Status Kepesertaan

Ada beberapa cara untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan:

Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Login ke aplikasi Mobile JKN
2. Klik menu “Peserta”
3. Status kepesertaan akan ditampilkan (aktif/non-aktif)

Melalui Care Center 165

1. Hubungi 165 (dari HP) atau 021-165 (dari telepon rumah)
2. Tekan 1 untuk cek status kepesertaan
3. Ikuti instruksi VIKA (Voice Interactive JKN)

Melalui WhatsApp CHIKA

1. Chat ke 0811-8750-400
2. Ketik “Cek Status Kepesertaan”
3. Masukkan NIK dan tanggal lahir
4. Data akan ditampilkan

Perbedaan BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta

Banyak yang masih bingung membedakan BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan swasta:

Keduanya sebenarnya bisa digunakan bersamaan melalui mekanisme Koordinasi Manfaat (COB). Asuransi swasta bisa menanggung selisih biaya yang tidak ditanggung BPJS.

Tips Memaksimalkan Manfaat BPJS Kesehatan

Agar mendapat manfaat optimal dari kepesertaan BPJS Kesehatan, perhatikan hal-hal berikut:

1. Pilih FKTP yang tepat — Pilih faskes dengan jam operasional sesuai kebutuhan dan lokasi mudah dijangkau
2. Manfaatkan layanan promotif-preventif — Skrining kesehatan, imunisasi, dan konsultasi tersedia gratis di FKTP
3. Unduh aplikasi Mobile JKN — Memudahkan antrean online, cek tagihan, dan akses informasi
4. Bayar iuran tepat waktu — Hindari status non-aktif dan denda pelayanan rawat inap
5. Pahami alur rujukan — Jangan langsung ke RS kecuali gawat darurat
6. Simpan riwayat pelayanan — Dokumentasi penting untuk rujuk balik dan pengobatan lanjutan
7. Aktifkan autodebit — Mencegah lupa bayar dan status kepesertaan non-aktif
8. Manfaatkan teleconsulting — Konsultasi dokter via aplikasi tanpa harus datang ke faskes

Tips Menghindari Masalah Saat Klaim

Beberapa kendala umum saat menggunakan BPJS Kesehatan sebenarnya bisa dihindari:

1. Pastikan Status Aktif Cek status kepesertaan sebelum berobat. Jika non-aktif karena tunggakan, segera lunasi atau ikuti program Rehab (cicilan tunggakan).

2. Bawa Kartu JKN-KIS atau KTP Faskes memerlukan identitas untuk verifikasi. Jika kartu hilang, gunakan KTP atau aplikasi Mobile JKN.

3. Datang ke FKTP Terdaftar Kunjungi faskes sesuai yang tertera di kartu. Jika di luar kota, bisa ke FKTP lain maksimal 3 kali dalam sebulan.

4. Ikuti Prosedur Rujukan Minta surat rujukan dari FKTP sebelum ke RS, kecuali kondisi gawat darurat.

5. Konfirmasi Ketersediaan Obat Tanyakan apakah obat yang diresepkan termasuk formularium nasional (ditanggung BPJS).

6. Pahami Batasan Manfaat Beberapa layanan tidak ditanggung seperti operasi estetika, infertilitas, dan ortodonti.

Fakta Penting yang Sering Disalahpahami

Berikut beberapa mitos dan fakta seputar BPJS Kesehatan yang perlu diluruskan:

“BPJS Kesehatan hanya untuk orang miskin”

Fakta: BPJS Kesehatan wajib untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang status ekonomi. Yang berbeda hanya sumber pembayaran iuran.

“Pelayanan BPJS Kesehatan murahan dan tidak berkualitas”

Fakta: Standar pelayanan medis sama dengan pasien umum. Perbedaan hanya pada fasilitas ruang rawat inap sesuai kelas.

“Harus bayar denda jika telat bayar iuran”

Fakta: Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Denda hanya dikenakan saat rawat inap dalam 45 hari setelah status diaktifkan kembali, sebesar 5% dari biaya diagnosa awal dikalikan bulan tunggakan (maksimal 12 bulan).

“Peserta BPJS tidak bisa dapat ruang VIP”

Fakta: Peserta bisa naik kelas dengan membayar selisih biaya sendiri atau melalui asuransi tambahan (COB).

“Obat BPJS adalah obat generik yang tidak manjur”

Fakta: BPJS menggunakan formularium nasional yang mencakup obat generik DAN bermerek. Kualitas obat generik sama dengan obat paten karena kandungan zat aktifnya identik.

“Peserta baru harus menunggu 14 hari untuk bisa berobat”

Fakta: Setelah membayar iuran pertama, kartu langsung aktif dan bisa digunakan. Tidak ada masa tunggu untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Cara Mengajukan Keluhan atau Pengaduan

Jika mengalami kendala terkait layanan BPJS Kesehatan, tersedia berbagai kanal pengaduan:

Contact Center

Media Sosial Resmi

• Instagram: @bpjskesehatan_ri
• Twitter/X: @BPJSKesehatanRI
• Facebook: BPJS Kesehatan

Kantor BPJS Kesehatan

Kunjungi kantor cabang terdekat dengan membawa dokumen identitas. Alamat kantor pusat: Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510 Telp: (021) 4212938

Penutup

BPJS Kesehatan merupakan program strategis pemerintah untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami hak, kewajiban, dan prosedur pelayanan, setiap peserta bisa memaksimalkan manfaat yang diterima.

Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi karena regulasi terkait BPJS Kesehatan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Gunakan kanal resmi BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat.

Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu memahami seluk-beluk program jaminan kesehatan nasional. Sehat selalu untuk pembaca dan keluarga!

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini berdasarkan regulasi yang berlaku pada Desember 2025 dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Untuk informasi terkini, silakan hubungi BPJS Kesehatan melalui kanal resmi.

Fajar Pratama

Pemimpin Redaksi

Fajar Pratama adalah Pemimpin Redaksi sekaligus Penanggung Jawab Rsjmenur.id. Bertanggung jawab penuh atas kebijakan editorial dan seluruh konten yang dipublikasikan. Selain memimpin tim redaksi, Fajar juga aktif menulis artikel dan analisis seputar ekonomi, finansial, bantuan sosial, dan kebijakan publik di Indonesia. Fajar berkomitmen menjadikan Rsjmenur.id sebagai sumber informasi terpercaya yang membantu masyarakat mengambil keputusan finansial dengan lebih baik.