9 Penyebab BPNT Tidak Cair, Lengkap dengan Cara Mengatasi dan Melaporkannya

Sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi saldo Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tak kunjung masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)? Situasi ini dialami ribuan warga di berbagai daerah, terutama setelah migrasi data dari DTKS ke DTSEN pada pertengahan 2025.

Faktanya, terdaftar di sistem Kementerian Sosial (Kemensos) bukan jaminan otomatis menerima bantuan. Ada sejumlah faktor teknis dan administratif yang bisa menyebabkan pencairan BPNT tertunda, bahkan gagal sama sekali.

Nah, artikel ini akan membedah tuntas sembilan penyebab BPNT tidak cair yang paling sering terjadi. Selain itu, dibahas pula cara mengecek status secara mandiri, solusi untuk setiap masalah, hingga prosedur pengaduan resmi jika kendala tak kunjung teratasi.

Apa Itu Status BPNT “Tidak Cair”? Bedanya dengan “Gagal” dan “Belum Disalurkan”

Sebelum mencari solusi, penting untuk memahami perbedaan istilah yang sering membingungkan. Banyak KPM mengira semua kondisi sama, padahal penanganannya berbeda.

BPNT Tidak Cair berarti dana sudah dijadwalkan untuk disalurkan, tapi belum masuk ke rekening KKS hingga tenggat waktu terlewati. Penyebabnya bisa dari sisi data penerima, sistem bank, atau kendala teknis lainnya.

BPNT Gagal menunjukkan proses penyaluran sudah dijalankan, tapi ditolak oleh sistem. Biasanya muncul kode error tertentu yang bisa dilacak melalui aplikasi Cek Bansos atau Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

BPNT Belum Disalurkan artinya dana memang belum dijadwalkan untuk dicairkan. Status ini normal jika jadwal pencairan wilayah tersebut memang belum tiba.

Memahami perbedaan ini akan membantu menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

9 Penyebab BPNT Tidak Cair yang Paling Sering Terjadi

Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Kemensos dan laporan di berbagai daerah, berikut sembilan faktor utama penyebab BPNT tidak cair.

1. Data NIK Tidak Padan dengan Dukcapil

Ini penyebab paling umum. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di database Kemensos harus identik dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Ketidaksesuaian bisa terjadi karena beberapa hal: salah ketik saat input data, NIK belum diperbarui setelah pindah domisili, atau data kependudukan yang belum dipadan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Jika NIK tidak valid, sistem otomatis menolak pencairan karena tidak bisa memverifikasi identitas penerima.

2. Belum Migrasi dari DTKS ke DTSEN

Sejak Februari 2025, pemerintah resmi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bansos, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masalahnya, tidak semua data di DTKS otomatis pindah ke DTSEN. Proses migrasi memerlukan verifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metodologi baru.

Banyak KPM yang sebelumnya rutin menerima BPNT tiba-tiba tidak mendapat bantuan karena namanya belum masuk DTSEN. Untuk memahami lebih lanjut perbedaan kedua sistem ini, bisa merujuk pada pengertian dan mekanisme BPNT yang sudah terintegrasi dengan DTSEN.

3. Status Desil Berubah di Atas 4

DTSEN mengklasifikasikan seluruh penduduk Indonesia ke dalam 10 tingkat desil berdasarkan kondisi ekonomi. Desil 1 adalah kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera.

Hanya keluarga dengan desil 1 sampai 4 yang berhak menerima BPNT. Jika hasil survei terbaru menunjukkan kondisi ekonomi membaik dan desil naik menjadi 5 atau lebih tinggi, maka otomatis tidak lagi menerima bantuan.

Perubahan desil bisa terjadi karena berbagai faktor: anggota keluarga mendapat pekerjaan tetap, kondisi rumah membaik, atau ada penambahan aset seperti kendaraan bermotor.

4. KKS Belum Aktif atau Bermasalah

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah media utama penyaluran BPNT. Tanpa KKS yang aktif, dana tidak bisa ditransfer ke rekening penerima.

Beberapa kondisi yang menyebabkan KKS bermasalah antara lain: kartu belum diaktivasi di bank penyalur, chip kartu rusak, kartu hilang dan belum diurus penggantiannya, atau PIN salah berkali-kali hingga terblokir.

Bagi yang belum memiliki KKS atau mengalami kendala aktivasi, panduan lengkapnya bisa dipelajari melalui artikel cara daftar KKS untuk terima bansos.

5. Proses Batching Pencairan Belum Sampai Wilayah

Penyaluran BPNT tidak dilakukan serentak secara nasional. Kemensos menggunakan sistem batching, di mana pencairan dilakukan bertahap berdasarkan wilayah dan kuota anggaran.

Jadi, meskipun jadwal resmi sudah diumumkan, realisasi di lapangan bisa berbeda antar daerah. Wilayah dengan infrastruktur perbankan terbatas biasanya mendapat giliran lebih akhir.

Kondisi ini normal dan bukan berarti gagal. Cukup tunggu beberapa hari hingga proses batching mencapai wilayah domisili.

6. Rekening Dormant atau Tidak Aktif

Rekening KKS yang terhubung dengan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, atau BTN) bisa menjadi dormant jika tidak ada aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu—biasanya 6 bulan hingga 1 tahun tanpa mutasi.

Rekening dormant tidak bisa menerima transfer masuk, termasuk dana BPNT. Status ini sering tidak disadari penerima karena tidak ada notifikasi khusus dari pihak bank.

Solusinya adalah mengaktifkan kembali rekening dengan datang langsung ke kantor cabang bank penyalur sambil membawa KKS dan KTP.

7. Nama Berbeda di KTP dengan Database Kemensos

Perbedaan penulisan nama—sekecil apapun—bisa menyebabkan sistem menolak pencairan. Contohnya: di KTP tertulis “MUHAMMAD” tapi di database Kemensos tercatat “MUH.” atau “M.”

Kesalahan ini biasanya terjadi saat proses input data awal oleh petugas di tingkat desa atau kelurahan. Bisa juga karena perbedaan data saat pembuatan KTP baru dengan data lama yang sudah terdaftar.

Verifikasi silang antara data di KTP, Kartu Keluarga (KK), dan database Kemensos perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman.

8. Anggota Keluarga Lain Sudah Menerima (Data Ganda)

Satu Kartu Keluarga hanya berhak mendapat satu bantuan BPNT. Jika sistem mendeteksi ada anggota keluarga lain dalam satu KK yang sudah menerima, maka pengajuan akan ditolak untuk menghindari duplikasi.

Kasus ini sering terjadi pada keluarga yang anggotanya pernah berpisah KK lalu bergabung kembali, atau ada kesalahan input yang membuat satu orang tercatat di dua KK berbeda.

Pembersihan data ganda harus dilakukan melalui Dinsos dengan membawa dokumen pendukung yang membuktikan komposisi keluarga sebenarnya.

9. E-Warong atau Agen Bank di Wilayah Belum Tersedia

BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang hanya bisa dibelanjakan di e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) atau agen bank resmi. Di beberapa wilayah terpencil, ketersediaan e-Warong masih terbatas.

Meski dana sudah masuk ke rekening KKS, penerima tidak bisa memanfaatkannya jika tidak ada tempat untuk bertransaksi. Kondisi ini menjadi kendala struktural yang memerlukan solusi dari pemerintah daerah.

Beberapa wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mendapat kebijakan khusus di mana BPNT bisa dicairkan tunai melalui kantor pos atau agen bank terdekat.

Cara Cek Penyebab BPNT Tidak Cair Secara Mandiri

Sebelum mengajukan pengaduan, lakukan pengecekan mandiri untuk mengidentifikasi penyebab spesifik. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh.

Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store
2. Login menggunakan akun yang sudah terdaftar
3. Pilih menu “Cek Bansos” di halaman utama
4. Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
5. Input nama lengkap persis seperti di KTP
6. Lihat hasil pencarian—jika terdaftar, akan muncul jenis bantuan dan status pencairan
7. Perhatikan keterangan tambahan jika ada kode error atau catatan khusus

Melalui Website cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka browser dan akses cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa
3. Ketik nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha yang ditampilkan
5. Klik tombol “Cari Data”
6. Hasil akan menunjukkan status kepesertaan dan riwayat pencairan

Melalui Kantor Desa atau Pendamping Sosial

Bagi yang tidak memiliki akses internet atau kesulitan mengoperasikan aplikasi, pengecekan bisa dilakukan langsung di kantor desa atau kelurahan. Petugas akan membantu mengecek status melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS).

Pendamping sosial PKH di wilayah setempat juga bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang status pencairan dan penyebab jika ada kendala.

Solusi untuk Setiap Penyebab BPNT Tidak Cair

Setelah mengetahui penyebab spesifiknya, berikut solusi yang bisa diterapkan untuk masing-masing masalah.

Jika solusi mandiri tidak berhasil setelah 2 minggu, segera ajukan pengaduan resmi melalui kanal yang disediakan Kemensos.

Langkah Pengaduan Resmi ke Kemensos dan Dinsos

Pengaduan resmi diperlukan jika masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat desa atau bank penyalur. Berikut prosedur yang bisa ditempuh.

Pengaduan Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Buka aplikasi dan login ke akun
2. Pilih menu “Pengaduan” di halaman utama
3. Klik “Buat Pengaduan Baru”
4. Pilih jenis bantuan (BPNT) dan kategori masalah
5. Jelaskan kronologi masalah secara singkat dan jelas
6. Unggah dokumen pendukung (foto KTP, KK, bukti tidak cair)
7. Kirim pengaduan dan catat nomor tiket untuk tracking

Pengaduan Melalui Call Center Kemensos

Hubungi nomor 1500-566 yang beroperasi 24 jam. Siapkan data berikut sebelum menelepon:

• NIK dan nama lengkap sesuai KTP
• Nomor Kartu Keluarga
• Alamat lengkap sesuai domisili
• Kronologi masalah secara singkat

Pengaduan Langsung ke Dinsos

Datang ke kantor Dinas Sosial kabupaten/kota sesuai domisili dengan membawa:

• KTP asli dan fotokopi
• Kartu Keluarga asli dan fotokopi
• KKS (jika ada)
• Bukti tangkapan layar status di aplikasi Cek Bansos

Pengaduan di Dinsos biasanya diproses lebih cepat karena langsung ditangani petugas yang memiliki akses ke sistem SIKS.

Kontak Layanan dan Pengaduan Resmi

Berikut daftar lengkap kanal resmi yang bisa dihubungi untuk pengaduan dan informasi seputar BPNT.

Selalu gunakan kanal resmi dan waspada terhadap oknum yang meminta uang dengan dalih mempercepat pencairan. Seluruh proses pengaduan dan penyelesaian masalah BPNT tidak dipungut biaya apapun.

Penutup

Masalah BPNT tidak cair memang menyebalkan, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Dengan mengetahui penyebab spesifik dan mengikuti prosedur penyelesaian yang tepat, kendala ini bisa diatasi dalam waktu yang relatif singkat.

Langkah paling penting adalah segera melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau website resmi Kemensos. Jika penyebab sudah teridentifikasi, ikuti solusi sesuai tabel di atas. Jangan ragu untuk melapor ke Dinsos atau call center jika masalah tidak kunjung selesai.

Semoga bantuan yang menjadi hak para KPM bisa segera diterima dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Terima kasih sudah membaca, semoga informasi ini bermanfaat.

Seluruh informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi Kemensos, Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, dan sumber resmi terkait. Data, prosedur, dan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pemerintah terbaru. Untuk informasi paling akurat dan terkini, selalu verifikasi melalui website cekbansos.kemensos.go.id atau hubungi Call Center Kemensos di 1500-566.

Devita Savitri

Jurnalis

Devita Savitri adalah Penulis di Rsjmenur.id yang menyajikan informasi seputar ekonomi, finansial, bantuan sosial, dan kebijakan publik dengan gaya penulisan yang hangat dan mudah dipahami. Devita memiliki perhatian khusus pada bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada keseharian masyarakat. Baginya, menulis bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memastikan pembaca merasa terbantu setelah membaca artikelnya.